Kepala MTsN 9 Bantul Ikuti Agenda Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah BMN Kemenag di Kanwil

Bantul (MTsN 9 Bantul)—Kepala MTsN 9 Bantul, Siti Solichah, mengikuti kegiatan “Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bersama Tanah Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Kementerian Agama” di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta, Rabu (30/09/2026).

Rapat koordinasi ini digelar dengan tujuan mengoptimalkan penatausahaan, pengelolaan, serta sinergi pemanfaatan aset negara, khususnya berupa tanah. Melalui agenda ini, diharapkan seluruh satuan kerja (satker) di bawah naungan Kementerian Agama dapat memanfaatkan aset BMN secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan madrasah.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenag Provinsi D.I. Yogyakarta ini dihadiri oleh jajaran pejabat wilayah, tim pengelola BMN, serta kepala madrasah dari beberapa madrasah di D.I. Yogyakarta, antara lain MAN 4 Bantul, MTsN 9 Bantul, MAN 3 Sleman, MIN 1 Sleman, dan MTsN 6 Sleman.

Dalam keterangannya usai mengikuti agenda tersebut, Solichah menegaskan komitmen madrasah yang dipimpinnya dalam mendukung ketertiban tata kelola aset negara.

“Keikutsertaan kami dalam agenda koordinasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi terkait regulasi dan kebijakan terbaru mengenai pengelolaan BMN. Kami di tingkat madrasah siap bersinergi, tertib administrasi, dan memastikan seluruh aset tanah negara yang dipercayakan pengelolaannya kepada kami dapat dioptimalkan sebesar-besarnya untuk menunjang fasilitas pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar,” ujar Solichah.

Agenda ini juga membahas langkah-langkah penyelesaian kendala administratif, mitigasi masalah aset, mekanisme pemanfaatan bersama (sharing assets) antarsatker Kemenag, serta upaya sertifikasi dan pengamanan tanah negara.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin kolaborasi lintas satker yang semakin solid dan terpadu sejalan dengan upaya Kementerian Agama mewujudkan tata kelola birokrasi dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance). (wwt)